Kronologi Munculnya Dugaan Pungli
Dugaan pungli bermula dari keluhan sejumlah PKL di wilayah Turikale yang merasa terbebani oleh adanya permintaan biaya tertentu saat berjualan di area publik. Informasi ini kemudian menyebar di media lokal, hingga menyeret nama Kapolsek Turikale sebagai pihak yang diduga mengetahui atau bahkan terlibat.
Namun, hingga kini belum ada bukti kuat yang mengarah langsung kepada pimpinan kepolisian sektor tersebut.
Klarifikasi Kapolsek Turikale
Menanggapi hal tersebut, Kapolsek Turikale dengan tegas membantah tuduhan tersebut. Ia menyatakan bahwa dirinya tidak pernah memberikan perintah maupun terlibat dalam praktik pungutan kepada PKL. Ia juga menegaskan, tugas kepolisian adalah menjaga ketertiban, bukan membebani masyarakat dengan pungutan yang tidak sah.
“Kami sama sekali tidak pernah melakukan pungli. Polisi bertugas melindungi dan mengayomi masyarakat, bukan sebaliknya. Kalau ada anggota yang melakukan tindakan tersebut, tentu akan kami tindak sesuai aturan,” jelasnya.
Tindak Lanjut dan Penyidikan Internal
Polres Maros bersama unit pengawasan internal dikabarkan tengah melakukan penelusuran untuk memastikan kebenaran laporan tersebut. Jika ditemukan adanya oknum yang terbukti melakukan pungli, maka akan ditindak sesuai dengan prosedur hukum dan disiplin kepolisian.
Kapolsek juga mengajak masyarakat untuk melaporkan langsung jika merasa menjadi korban pungutan liar, baik melalui posko pengaduan maupun kanal resmi kepolisian. Hal ini penting agar kasus serupa bisa segera ditindaklanjuti secara transparan.
Baca Juga : Momen Ketua DPRD Bulukumba Baca Teks hingga Dipaksa Turun dari Mimbar Orasi
Tanggapan PKL dan Masyarakat
Beberapa PKL menyambut baik klarifikasi Kapolsek, meskipun sebagian masih berharap agar kasus ini benar-benar diusut tuntas hingga jelas siapa yang bertanggung jawab. Mereka meminta adanya perlindungan agar dapat berjualan dengan aman tanpa merasa terbebani oleh pungutan tambahan.
Sementara itu, tokoh masyarakat Maros meminta agar isu ini tidak dimanfaatkan untuk kepentingan politik atau memperkeruh situasi. Menurut mereka, yang terpenting adalah penegakan aturan secara adil dan transparan.
